 |
|
|
|
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Kemiskinan dan Percepatan Penyaluran Dana Desa di Jawa Timur Tahun 2023 bertempat di Hotel Santika Premiere Gubeng, Surabaya (7/03/2023). Rakor ini dihadiri oleh OPD Prov Jatim, Bupati Se Jatim dan Walikota Batu, KPPN Se Jatim, Kadis PMD Kab dan kota Batu, Kepala Bappeda Kab dan kota Batu serta Kepala BPKAD Kab dan Kota Batu. Rakor ini diselenggarakan sebagai upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur Untuk menentukan langkah strategi dalam penanganan kemiskinan khususnya di tingkat Desa, dan mendorong terwujudnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian Program Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan yang terintegrasi serta Percepatan Realisasi Dana Desa. Berdasarkan Data Om-Span Per 6 Maret 2023 Pukul 16.00 Wib, Progress Penyaluran Dana Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 adalah 2,134 Trilyun dengan Presentase 26,78 %. Total Dana Desa di Jawa Timur 7,972 Trilyun Di 7.724 Desa. Dana Desa telah tersalurkan di 5.814 Desa dan sebanyak 1.910 Desa belum tersalurkan. Sedangkan Blt Dd Per 6 Maret 2023 sudah salur Blt 4.249 di Desa dengan jumlah Kab/Kota salur Blt 25 Kab/ Kota. Sedangkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Penerima Blt sejumlah 163.669 KPM dan Total Blt tersalurkan 147,3 Milyar Dengan Presentase 1,90% dari Pagu Dana Desa. Prestasi hebat diraih selama Tiga tahun berturut-turut dari Tahun 2020 – 2022 oleh Kabupaten Madiun dengan berhasil menjadi Kabupaten Penyalur Dana Desa Tercepat Nasional. Terkait dengan Kemiskinan, BPS Jatim mencatat, angka kemiskinan Jawa Timur pada September 2022 mencapai 4.236.510 penduduk. Angka tersebut naik 0,11 persen atau 55,22 ribu orang dari data Maret 2022. “Namun yang menarik itu, data tersebut tidak berlaku untuk kemiskinan di desa. Artinya, effort kita menurunkan kemiskinan desa sudah luar biasa,” kata Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak. Ia mengungkapkan, angka kemiskinan desa per September 2022 di angka 13,90 persen. Angka itu turun dibanding 2019 dengan presentasi 14,16 persen. Malah, pertumbuhan angka kemiskinan paling banyak di perkotaan. Walau angka kemiskinan desa turun, Emil meminta pemerintah daerah untuk tetap serius menyikapi angka kemiskinan. Yakni dengan melakukan koordinasi dengan kepala desa. Untuk menyelaraskan data by name by address. Sehingga, program pengentasan tepat sasaran.
|
