Jalin Matra : Intervensi Pemerintah Dalam Konsep Jatimnomics

Surabaya - Program Jalin Matra dianggap sebagai  bentuk intervensi Pemprov Jatim kepada masyarakat miskin dalam konsep Jatimnomics". Intervensi tersebut merupakan wujud keadilan yang diberikan oleh pemerintah sebagai institusi yang harus hadir di tengah persoalan masyarakat.

Menurut Gubernur Jawa Timur, Soekarwo (Pakde Karwo), salah satu wujud nilai keadilan yang ingin diciptakan oleh Jatimnomics adalah hadir dalam kebijakan fiskal yang berbeda terhadap unit bisnis di berbagai level.

Pada bisnis segmen besar, Pemerintah cukup memfasilitasi saja dengan cara menjamin kelangsungan investasi melalui kemudahan perijinan dan kepastian keamanan usaha. Sementara, segmen UMKM perlu distimulasi melalui kemudahan fasilitas pinjaman lunak.

"Terakhir, mereka yang di kelompok miskin lah yang perlu mendapat intervensi melalui program Jalin Matra," katanya saat memberikan kuliah umum dalam acara Kuliah Umum dan Peresmian Gedung UNTAG Student and Entrepreneurship Center Dr. (HC) Alim Markus di Kampus Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya, Senin (18/1/2016).

Menurutnya, Jatimnomics berangkat dari pemikiran ekonomi kekeluargaan yang menekankan potensi atau kekayaan dimiliki sebesar-besarnya untuk masyarakat. Ini merupakan penjabaran dari Pasal 33 UUD 1945 dimana pembangunan ekonomi berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan. Hal ini sebagai bagian dari ekonomi pancasila yang bercirikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jatimnomics merupakan konsep pertumbuhan ekonomi yang merupakan pengembangan dari Indonesia Incorporated, sebagai sistem ekonomi khas Jatim. Konsep ini dipandang mampu menjadi solusi permasalahan ekonomi di era globalisasi terlebih menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), menuju pertumbuhan ekonomi inklusif.

Musuh terbesar pembangunan saat ini adalah disparitas, yang dapat menyebabkan konflik sosial di masyarakat. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi inklusif dipandang tepat dalam mengatasi disparitas. “Kenapa harus inklusif? karena saat ini disparitas sangat tinggi, dimana 1% penduduk Indonesia menguasai lebih dari 50% ekonomi nasional”, ujarnya.

Konsep Jatimnomics ini terdiri dari tiga unsur penting, yakni produksi segmen UMKM dan perusahaan besar, pembiayaan yang kompetitif, serta pemasaran yang baik. Menurutnya, ketiga hal tersebut dapat berjalan dengan baik bila kondisi politik dan pemerintahan juga mendukung. “Kalau politik kita gaduh, pemerintah tidak kompak, pertumbuhan ekonomi akan sulit terwujud”, terang Pakde Karwo. (sal/red)