Kunjungan Kerja Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur

(Dibutuhkan Sinergitas Provinsi, Kabupaten dan Pendamping)

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya program/kegiatan Bapemas Provinsi Jawa Timur, pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Probolinggo, Mei 2011.

Program/kegiatan Bapemas yang dikunjungi adalah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Satreyan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Rombongan Komisi A DPRD Prov. Jatim dipimpin Wakil Ketua Komisi A DPRD Prov. Jatim, Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, khususnya program/kegiatan Bapemas Provinsi Jawa Timur, pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur melaksanakan kunjungan kerja di Kabupaten Probolinggo, Mei 2011.

Program/kegiatan Bapemas yang dikunjungi adalah Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PPKM) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan di Desa Satreyan, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Rombongan Komisi A DPRD Prov. Jatim dipimpin Wakil Ketua Komisi A DPRD Prov. Jatim, KPTS/013/2010, tanggal 19 April 2010, tentang lokasi dan alokasi Dana Bantuan Hibah Program/ Kegiatan pada Bapemas Prov. Jatim tahun 2010, khususnya yang dialokasikan di Kab. Probolinggo. Paparan singkat pengelola program/pengurus UPKu, terkait jumlah bantuan dana  yang diterima, alokasi penggunaannya dan perkembangannya antara lain sebagai  berikut: Penerima Hibah  UPKu Putra Mandiri, alamat Desa Satreyan, Kec. Maron,  Kab. Probolinggo. UPKu Putra Mandiri berdiri tahun 2010 dengan legalitas lembaga  Kep. Kades No: 903/87/813.17/2010 tanggal 31 Mei 2010 dan legalitas Pengurus Kep. Kades No: 903/87/813.17/2010 tanggal 31Mei 2010. Pengurus terdiri atas Ketua: Hermanto (29 tahun/D1/GTT), Sekretaris: Nanik Erawati (30 tahun/SMP/wiraswasta) dan bendahara: Suwaras (27 tahun/D2/GTT). UPKu Putra Mandiri memperoleh alokasi bantuan hibah Pemerintah Provinsi Jatim Tahun 2010 sebesar Rp. 120.900.000, pencairan dana  LS/7619/2010 9 Agustus 2010.

Alokasi bantuan dipergunakan untuk kegiatan PPKM dengan rincian sebagai berikut: Bantuan APBD Provinsi Jatim Rp 120.900.000 dan bantuan APBD Kabupaten 51.814.,285. Bantuan APBD dipergunakan untuk kegiatan BOP UPKu (sebesar Rp 6.000.000), UEP SP 14 Pokmas sebanyak 140 RTM (Rp 80.430.000), Sarpras Plesterisasi rumah 10 RTM (Rp 34.470.000). Adapun APBD Kabupaten dipergunakan untuk kegiatan BOP UPKu (Rp 5.181.385), UEP SP 14 Pokmas, 140 RTM (Rp 13.989.900) dan sarpras plesterisasi rumah 10 RTM (Rp 32.643.000).

Perkembangan program/kegiatan saat ini telah berkembang dari 14 Pokmas menjadi 17 Pokmas dan untuk total UEP yang semula Rp. 80.430.000 saat ini telah berkembang menjadi Rp. 101.000.000 dan plesterisasi rumah bagi RTM bermanfaat sekali bagi penerima manfaat di desa ini. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) pada tahun 2010 Kabupaten Probolinggo mendapatkan alokasi dan lokasi PNPM-MP sebesar Rp. 42.500.000.000 (Rp. 34.000.000.000 APBN dan Rp.8.500.000.000 APBD) pada 21 kecamatan yang menjangkau 283 desa. Khusus di Kecamatan Maron, untuk kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP), dari alokasi pinjaman sebesar Rp. 3.981.150.000, persentase pengem balian sebesar 87,2 %, sedangkan untuk sarpras telah dibangun sekolah Taman Kanak-kanak di Desa Satreyan, Kec. Maron. Pengelola program menyampaikan bahwa dana Program telah disalurkan sesuai dengan nominal jumlah bantuan sebagaimana SK Gubernur, yaitu untuk PPKM Desa Satreyan sebesar Rp. 120.900.000, dan untuk pemberdayaan UPKu di Desa Puspan dan Ganting Wetan masing-masing Rp. 27.000.000.  Bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, utamanya untuk kelompok perajin genteng dan batu bata. Diakui bahwa bantuan yang diterima saat ini belum dapat menghapus bank titil, karena pinjamannya kecil sementara masyarakat yang membutuhkan banyak. Karena itu masyarakat berharap seyogyanya bantuan tersebut ditambah. Dalam pelaksanaan program tidak terlepas dari permasalahan permasalahan, terutama untuk simpan pinjam. Kiat yang telah dilakukan pada program PNPM-MP menghindari kredit yang macet adalah dengan sikap tegas tetapi fleksibel. Tegas apabila memang ada penyalahgunaan dana harus diproses sesuai dengan ketentuan bahkan ke jalur hukum. Fleksibel artinya pendamping juga ikut serta mendampingi UPK untuk menagih, dan melihat kondisi peminjam. Apabila memang benar-benar tidak mampu diberikan kelonggaran waktu sesuai dengan kesepakatan dalam forum musdes.

Pada kesempatan ini dilakukan pula kunjungan lapang. Anggota Komisi A DPRD Prov. Jatim berkesempatan melakukan tinjauan lapangan terhadap realisasi kegiatan fisik program PPKM (plesterisasi/rehab rumah) dan program PNPM-MP (pembangunan sekolah taman kanak-kanak) di Desa Satreyan, Kec. Maron, Kab. Probolinggo. Atas hasil yang dilaporkan oleh para pengelola program dan dialog secara langsung dengan para penerima manfaat program serta peninjauan hasil pelaksanaan fisik program, baik PPKM maupun PNPM-MP di Desa Satreya, pimpinan dan anggota Komisi A menyimpulkan bahwa sinergitas  antara Pemerintah Provinsi (Bapemas Prov. Jatim), Pemerintah Kabupaten (Bapemas Kab. Probolinggo) dan Pendamping sudah terjalin dengan baik sehingga ke depan perlu dirumuskan apa yang akan dikembangkan untuk kemudian hari. (*)