Jatim Kembali Gelar Pro Poor Award 2011

Pemerintah Provinsi Jawa Timur, melalui Bapemas (Badan Pemberdayaan Masyarakat) Provinsi Jawa Timur, kembali menggelar perhelatan Pro Poor Award 2011. Berbeda dengan penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya, malam penyerahan penghargaan Pro Poor Award tahun 2011 oleh Gubernur Jawa Timur, Dr. Soekarwo, dilakukan di Universitas Brawijaya Malang, 6 Oktober 2011.

Seperti tahun sebelumnya, Pro Poor Award 2011 akan memberi penghargaan untuk tiga kategori, yaitu lembaga pemerintah, perorangan dan non pemerintah. Untuk kategori pemerintah terdapat lima nominasi terbaik, yaitu Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kota Kediri dan Kota Probolinggo.

Program Pro Poor Award pertama kali diselenggarakan tahun 2009. Perhelatan ini bukanlah perlombaan, namun pencarian solusi untuk penanggulangan kemiskinan, yang sudah dilakukan warga di daerah dan layak dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Menurut Totok Soewarto, Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur, penghargaan Pro Poor Award adalah bentuk amanah konstitusi. Kegiatan ini sekaligus sebagai stimulan untuk mempercepat akselerasi penanggulangan kemiskinan. Saat ini masyarakat sudah mulai memahami kebijakan-kebijakan pemerintah, baik yang bersifat politis maupun anggaran yang berpihak pada warga kurang mampu.

Dia mengungkapkan, hasil-hasil evaluasi dan penilaian itu bisa dijadikan patokan untuk melahirkan sebuah kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan. Sebagai contoh, munculnya kemiskinan antara  satu daerah  dengan  lainnya berbeda. Seperti Surabaya dan Kabupaten Pacitan. Sehingga akan memengaruhi kebijakan penanggulangannya itu sendiri. “Jika di Surabaya kemiskinan karena pengangguran, maka di Pacitan kemiskinan terjadi karena keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi,” ungkapnya

Totok menegaskan, kemiskinan adalah permasalahan kemanusiaan. Surut dan berkembangnya berkorelasi dengan keberpihakan pemerintah dan perlindungan negara, di samping dinamika kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dalam lingkup lokal, regional, nasional bahkan global.

Penilaian Pro Poor Award dimulai dari penelaahan hasil evaluasi dan pemberian skor pada berbagai bidang. Di antaranya pendidikan, anggaran, dan lain sebagainya. Aspek  lain  yang  menjadi  perhatian tim juri di antaranya komitmen dan konsitensi pengentasan kemiskinan, dukungan data dan fakta, serta dukungan kultur masyarakat.

Tahapan penilaian tidak berhenti di situ saja. Untuk daerah yang dinyatakan lolos, mereka harus kembali memberikan penjelasan teknis dalam sebuah presentasi di hadapan tim penilai di Kantor Bapemas Provinsi Jawa Timur. “Dari hasil presentasi itu ditentukan skor untuk menentukan rangkingnya,” kata Totok Soewarto.

Setelah presentasi masing-masing nominator, ditindaklanjuti dengan peninjauan lapangan oleh tim juri. Seperti halnya di Kota Kediri, yang masuk kategori pemerintahan. Penilaian presentasi untuk Pemerintah  Kota  Kediri  pada  24 Agustus 2011, diwakilkan kepada Bappeda, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan unsur DPRD. Penilaian presentasi meliputi penganggaran pro poor, kreativitas/inovasi program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, dan capaian keberhasilan kinerja penanggulangan kemiskinan.

Sedangkan penilaian lapangannya  dilaksanakan  pada  Senin,12 September 2011. Tim penilai Provinsi Jawa Timur terdiri atas Bapemas, Bappeda, Biro Keuangan Daerah dan Asset, Dinas Pendidi- kan, Dinas Kesehatan, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Negeri Malang, Jawa Pos Institute of Pro Otonomi. Peninjauan dan penilaian lapangan oleh Tim Penilai untuk melihat dan mengklarifikasi apakah yang sudah disampaikan di dalam presentasi sudah sesuai dengan kondisi di lapangan.

Kategori penilaian meliputi pengamatan obyek secara langsung terkait dengan komitmen, inovasi, dan kreatifitas kabupaten/kota maupun konsistensi serta dampak dari program yang sudah dijalankan di dalam rangka penurunan kemiskinan.

Sementara itu Dr. Andromeda Komariyah, MM, Ketua Anggota Tim Penilai Pro Poor Award Provinsi Jawa Timur 2011, dalam sambutannya ketika melakukan penilaian lapangan di Kota Kediri mengatakan, Tim Penilai melakukan penilaian aktif atas kegiatan Pro Poor Award. “ Penilaian kegiatan terhadap lomba ini dilakukan sebagai bentuk apresiasi dari pemerintah provinsi atas berbagai upaya yang telah dilakukan,baik itu oleh lembaga pemerintah kabupaten/kota  maupun juga partisipasi dari lembaga non pemerintah dan perseorangan yang selama ini aktif melakukan berbagai macam program dalam rangka penurunan atau percepatan penanggulangan kemiskinan di Jawa Timur,” jelas Andromeda Komariyah.

Wakil Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar, SE, dalam sambutannya ketika menerima tim juri mengaku sangat bangga terhadap Kota Kediri yang berhasil menjadi salah satu peserta dalam Pro Poor Award untuk kategori lembaga pemerintah. “Alhamdulillah Kota Kediri bisa masuk menjadi enam nominasi di Jawa Timur tentang program-program yang pro poor,” ungkap Abdullah Abu Bakar. (res)