Selamat Datang di Website resmi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur

Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat

 

Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan

Desa/Kelurahan

 

1.1. Latar Belakang

  • Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
  • Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pada Bab XII pasal 94, disebutkan bahwa (1) Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.    (2) Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa. (3) Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. (4) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.
  • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, khususnya Pasal 229 menjelaskan tugas Lurah dalam membantu Camat selain tugas pemerintahan dan pelayanan, melakukan pemberdayaan masyarakat. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan kelurahan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra lurah dalam memberdayakan masyarakat, yang memiliki tugas membantu lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Fungsi lembaga kemasyarakatan kelurahan antara lain (i)penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat, (ii)penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia, (iii)Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan pada masyarakat, (iv)Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan secara partisipatif, (v)penggerak prakasa swadaya gotong-royong masyarakat, (vi)pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup,                           (vii) pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalah gunaan obat terlarang di remaja, (viii) pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga, (ix) pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat, (x) pendukung komunikasi informasi, sosialisasi antar pemerintah dan masyarakat.
  • Dari maksud uraian diatas, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memiliki komitmen lebih dalam penguatan kapasitas dan kemandirian desa, melalui pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, membangun basis sosial ekonomi di tingkat lokal dan menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berkembangnya partisipasi dan kegotong-royongan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh fungsi dan peran kemitraan lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan;
  • Menjawab isu strategis terkait melemahnya peran dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan saat ini, berakibat tersumbatnya saluran aspirasi masyarakat, terjadinya konflik sosial, budaya maupun memudarnya adat-istidat, kedepan diperlukan program/kegiatan yang mampu pendorong/menstimulasi untuk menguatkan kembali kemandirian masyarakat dan Desa. Bentuk kegiatan Penataan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan diharapkan dapat memulihkan situasi sinergis hubungan pemerintahan desa dengan masyarakat dalam pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 149 Tahun 2008. Peraturan ini sebagai pelaksanaan Amanat Pasal 211 UU Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 97 PP No 72 tahun 2005 dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  • Jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, yaitu Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna (KARTAR) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMD/K) atau yang disebut dengan nama lain, lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan. Lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa. Sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan,  tugas Lembaga Kemasyarakatan meliputi 1)menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; 2)melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif; 3)menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong dan swadaya masyarakat; 4)menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
  • Sebagai upaya untuk mengoptimalkan peran dan fungsi  Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Bapemas Provinsi Jawa Timur melaksanakan Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan (P2LK).

1.2. Pengertian Pemberdayaan  dan  Penataan  Lembaga Kemasyarakatan (P2LK)

  • Penataan Lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan adalah meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status dan penetapan Lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan adalah Upaya mengembangkan kemandirian Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan.
  • P2LK telah dimasukkan dalam Renstra Bapemas Provinsi Jawa Timur  2015 – 2019. Sebagai salah satu kebijakan implementasi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan dilakukan dengan mensinergiskan peran kemitraan antara pemerintah dan masyarakat di tingkat Pemerintahan Desa dan Kelurahan, melalui:
  1. Mendudukkan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk di desa/kelurahan antara lain : Rukun Tetangga (RT); Rukun Warga (RW); Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK); Karang Taruna; Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K); Lembaga Adat; dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
  2. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan penguatan kelembagaan adalah adanya kemampuan dari sumber daya manusia dalam kelembagaan itu sendiri. Untuk itu dalam rekruitmen pengurus lembaga kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Bab III Pergub Nomor 149 Tahun 2008 tentang Kelembagaan dan Tata Kerja,  harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : warga negara RI; Penduduk setempat; mempunyai kemampuan, kemauan dan kepedulian; bersedia dicalonkan menjadi pengurus. Selain persyaratan dalam rekruitmen pengurus guna meningkatkan kemampuan salah satu strategi dengan melaksanakan capacity building. Capacity building merupakan serangkaian strategi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan responsivitas dari kinerja pemerintahan, dengan memusatkan perhatian kepada dimensi: (1)pengembangan sumberdaya manusia; (2)penguatan organisasi; dan (3) penataan dan pemberdayaan kelembagaan.
  3. Fasilitasi penyusunan RPJM dan RKP Desa, kegiatan ini dilaksanakan dengan memberikan petunjuk teknis perencanaan pembangunan desa yang pelaksanaannya peran Lembaga Kemasyarakatan sangat strategis, sebagaimana diatur Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan (P2LK) dimaksudkan sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Jawa Timur dalam kerangka pembinaan Pemerintahan Kabupaten dan Kota di bidang pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Umum:

Pembinaan, peningkatan kapasitas dan menumbuhkan kinerja lembaga kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di Provinsi Jawa Timur.

Tujuan Khusus:

a.  Meningkatkan pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan partisipatif;

b.  Meningkatkan kapasitas (Capacity Building) Lembaga Kemasyarakatan dalam pelayanan pemerintahan, pembangunan partisipatif dan pemberdayaan masyarakat;

c.  Mendorong inovasi kegiatan Lembaga Kemasyarakatan dalam kegotong-royongan dan kesejahteraan keluarga;

d.  Mendorong tumbuhnya prestasi kerja Lembaga Kemasyarakatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

3.1. Ruang Lingkup

Pemberdayaan dan Penataan Lembaga kemasyarakatan (P2LK) dilaksanakan untuk mensinergiskan peran kemitraan antara Lembaga Kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa dan Kelurahan melalui:

A. Sosialisasi Program dan Kegiatan

Sosialisasi dilaksanakan sebagai upaya untuk penyebarluasan informasi Kegiatan Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan kepada segenap pengelola Provinsi, maupun Kabupaten/Kota, Dinas-Instansi, Pemerintah Desa/kelurahan, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan stakeholders lainnya.

Sosialisasi dilakukan secara berjenjang, mulai dari Desa/Kelurahan sampai dengan Provinsi : (1)Tingkat Desa dengan peserta Kepala Desa dan Perangkatnya, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat setempat; (2)Tingkat Kecamatan dengan peserta Kepala Desa, BPD dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan; (3)Tingkat Kabupaten/Kota dengan peserta SKPD Kab/Kota dan Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan; dan (4) Tingkat Provinsi dilaksanakan dengan peserta Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten/Kota.

B. Penguatan Kapasitas Lembaga

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam hubungan kerja yang harmonis.

Kegiatan ini diarahkan pada: (i) pemantapan kelengkapan organisasi dan pengurus melalui Perdes/SK Kades/Lurah, (ii) peningkatan kapasitas manajemen lembaga, (iii) Peningkatan kemampuan pengelolaan administrasi lembaga, dan (iv) Pengembangan jaringan kerjasama antar lembaga dengan membentuk Asosiasi Lembaga Kemasyarakatan di Tingkat Kabupaten/Kota.

C. Peningkatan Kapasitas SDM (Capacity Building)

Peningkatan kapasitas SDM Pengurus lembaga kemasyarakatan dilaksanakan untuk mengembangkan kemampuan teknis secara berjenjang dan berkelanjutan untuk mendukung terciptanya efektivitas dan responsivitas dari kinerja lembaga.

Peningkatan kapasitas SDM dilaksanakan dalam bentuk; (1)  Orientasi Tim Pembina Lembaga Kemasyarakatan, (2) Bimbingan Teknis Pemberdayaan Masyarakat bagi Perangkat Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan, (3) bimbingan teknis penyusunan perencanaan pembangunan desa/kelurahan, (4) bimbingan teknis penyelenggaraan administrasi kelembagaan dan (5) bimbingan teknis dalam pelaksanaan pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan.

D. Peningkatan Kapasitas Manajemen

Peningkatan Kapasitas manajemen dilaksanakan melalui fasilitasi dalam perencanaan pembangunan dan bimbingan teknis dalam: (1) pengkajian potensi dan masalah serta penetapan prioritas pembangunan, (2) penyelenggaraan Musrenbang, (3)penyusunan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM Desa) dan RKP, (4) pengelolaan pelaksanaan pembangunan, (5)pertanggungjawaban baik secara administratif maupun kepada publik terhadap pelaksanaan pembangunan, (6) pelestarian hasil pembangunan dalam bentuk pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan.

E. Pendampingan

Proses Pendampingan Pemberdayaan dan penataan lembaga kemasyarakatan dilakukan melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan.

F. Pengendalian dan Pengawasan

Pengendalian dan Pengawasan dilaksanakan melalui: (1) Pembinaan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan, (2) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan, (3) Review pelaksanaan Program/Kegiatan Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan dan (4) Penyusunan rencana Pengembangan Program/Kegiatan tahun berikutnya.

3.2. Sasaran Program/Kegiatan

A. Sasaran Lokasi (lokus):

Pemberdayaan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan (P2LK) Desa dan Kelurahan adalah seluruh Desa dan Kelurahan pada 29 Kabupaten dan 9 Kota di Jawa Timur.

B. Sasaran Kegiatan (fokus) adalah Pengurus LPMD/K, PKK, Karang Taruna dan Lembaga lain yang ada di Desa/Kelurahan.

Penanggung jawab : Subid Penguatan Kelembagaan

No.

Ruang Lingkup

Fase Kegiatan

Jenis Kegiatan

Sasaran

Pelaku

Indikator/ Output

1

Sosialisasi Program dan Kegiatan

Konsolidasi

Adalah fase penataan Lembaga Kemasyarakatan, baik itu berupa peraturan mengenai jenis, tugas dan fungsi dalam pembangunan desa/kelurahan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

· Pendataan Jenis Lembaga Kemasyarakatan dan Dukungan Pembiayaan bagi masing-masing Lembaga Kemasyara-katan;

· Tersusunnya data Jenis LK yang ada di Jawa Timur dan Dukungan Dana dari APBD Kab/Kota, APBD Provinsi dan APBN

· Pemerintah Desa/ Kelurahan, Satker Kab/Kota, dan Provinsi.

· Terdatanya Jenis LK dan Dukungan Dana APBD Kab/Kota maupun APBD Provinsi dan APBN.

· Penetapan Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Bupati/Perwali untuk acuan pelaksanaan penataan, pembinaan dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di Kabupaten/ Kota;

· Tersusun dan ditetapkannya Regulasi tentang LK di Kab & Kota di Jatim

· Pemda Kab/ Kota

· Adanya Perda dan/atau Perbup/Perwali sebagai tindaklanjut dari Permendagri 5/2007 dan Pergub 149/2008.

· Penyusunan Pedoman Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;

· Tersusunnya Pedoman Pemberdayaan LK

· Pemprov

· Pemkab/ Pemkot

· Tersusunnya Pedoman Pemberdayaan LK di Jatim

· Tersusunnya Panduan Teknis Pembinaan dan Pemberdayaan LK di Kab/ Kota di Jatim.

· Rakor/ Semiloka/ Orientasi/ Sosialisasi bagi Tim Pembina Lembaga kemasyarakatan Kab/Kota di Jatim.

· Terpahami Maksud & Tujuan serta Langkah-langkah Pemberda-yaan dan Penataan LK.

· Pemkab/ Pemkot

· Pemprov

· Terkoordinasi Ruang lingkup, Fase Kegiatan dan Jenis Kegiatan dalam Pemberdayaan LK.

2

Penguatan Kapasitas Lembaga

Revitalisasi

Adalah fase peningkatan peran dan fungsi untuk dapat dilaksanakan secara optimal dari masing-masing jenis Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan.

· Pelatihan Teknis Pengurus LK dan Perangkat Desa dalam peran Kemitraan Kerja pembangunan, pelayanan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat;

· Terpahami, termotivasi dan Langkah Peran Kemitraan Kerja antara LK dan Perangkat Desa

· Pemkab/ Pemkot

· Pemprov

· Terlatihnya Pengurus LK dan Perangkat Desa di Jatim

· Penyusunan dan Pencetakan buku Panduan Pembangunan Partisipatif, Panduan Pelayanan Kemasyarakatan dan Panduan Pemberdayaan Masyarakat (tridaya : manusia, usaha dan lingkungan);

· Terbitnya 3 Jenis Panduan/Buku Saku Pemberdayaan LK di Jatim

· Pemkab/ Pemkot

· Pemprov

· Terbitnya 3 jenis Panduan Teknis/Buku Saku Pemberdayaan LK di Jatim

3

Peningkatan Kapasitas SDM (Capacity Building)

· Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen & Keorganisasian, Bimtek Pembangunan Partisipatif, Bimtek Pelayanan Kemasyarakatan dan Bimtek Pemberdayaan Masyarakat;

· Terbinteknya Perangkat Desa/ Kelurahan dan Pengurus LK

· Pemkab/ Pemkot

· Pemprov

· Terlaksananya bimtek bagi Perangkat Desa/Kelurahan dan Pengurus LK di Kabupaten/Kota maupun di Provinsi.

4

Peningkatan Kapasitas Manajemen

Penguatan Akses

Adalah fase kerjasama dan perluasan jaringan kerja bagi Lembaga Kemasyarakatan. Pada tingkatan Kabupaten/Kota dapat dibentuk Asosiasi Lembaga Kemasyarakatan;

· Lokakarya Pedoman LK di Provinsi dan atau di Kabupaten/Kota;

· Tersusunnya Komitmen kemitraan peran dan fungsi LK bersama Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam Pelaksanaan Pembangunan, Pelayanan Kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat

· Pemkab/ Pemkot

· Pemprov

· Terlaksananya Lokakarya Pedoman LK di Kab/Kota dan Provinsi Jawa Timur;

· Temu Karya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

· Terbentuknya Lembaga DPD/ Asosiasi LPMD/K di Kab/ Kota dan Provinsi

· Pemkab/ Pemkot

· Pemprov

· Ditetapkannya Lembaga DPD/ Asosiasi LPMD/K di Kab/ Kota dan di Provinsi

· Kontrak Kerjasama Pelaksanaan Kegiatan antar Desa/Kelurahan;

· Terbentuknya Kerjasama antar Desa/ Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat

· Pemkab/ Pemkot

· Tersusunnya MOU Kegiatan bersama antar Desa/ Kelurahan dalam Pemberdayaan Masyarakat.

· Pengembangan jaringan kerja Desa/Kelurahan dalam pembangunan kawasan perdesaan;

· Terbentuknya komitmen hubungan kerja antar Desa/Kelurahan dalam pembangunan kawasan perdesaan/ kota

· Pemkab/ Pemkot

· Adanya MOU antar Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan

5

Pendampingan

Penguatan Sinergitas

Adalah fase keterpaduan peran antara pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan dalam kemitraan peran pelayanan kemasyarakatan, (perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian) pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

· Forum Pra-Musrenbang Desa/Kelurahan;

· Berjalannya forum pra-musrenbangdes

· Pemkab/Pemkot

· Tersusunnya usulan Prioritas Pembangunan desa/ kelurahan tahun kedepan

· TOT bagi Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kab/ Kota;

· Terciptanya Pelatih Teknis/ Trainner di Kab/ Kota dalam pembinaan LK

· Pemkab/ Pemkot

· Provinsi

· Terciptanya Para Pelatih Teknis/ Trainner Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan di Kab/Kota di Jatim

· Pemberian Penghargaan atas Prestasi Kinerja LK dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan;

· Penilaian Kinerja LK di bidang Pemberdayaan Masyarakat

· Pemkab/ Pemkot

· Provinsi

· Terpilihnya LK berprestasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat

· Pemberian hadiah lomba Kinerja LK dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

· Memotivasi kinerja LPMD/K dalam Pemberdayaan Masyarakat

· Pemkab/ Pemkot

· Provinsi

· Tersusunnya Juara dan hadiah LK Berprestasi

· Pelatihan Teknis Pendampingan

· Pengadaan Pendamping Desa untuk Pemberdayaan LK

· Pemkab/ Pemkot

· Provinsi

· Adanya Pendamping Desa untuk Pemberdayaan LK di Jatim

 

Arsip

Pengunjung Online

Pengguna online 28 tamu
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHari ini184
mod_vvisit_counterKemarin1273
mod_vvisit_counterMinggu ini4168
mod_vvisit_counterMinggu lalu5986
mod_vvisit_counterBulan ini21648
mod_vvisit_counterBulan lalu34463
mod_vvisit_counterTotal3639938
Copyright © 2009 - 2017DPMD Provinsi Jawa Timur All Rights Reserved.