Koordinasi dan Konsolidasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2021

Selasa, 9 Pebruari 2020 bertempat di ruang rapat Pusdaltaskin Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur telah dilaksanakan Koordinasi dan Konsolidasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 yang dihadiri oleh Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Ditjen Bina Pmerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan pejabat yang menangani pemerintahan desa pada Dinas PMD Kabupaten se Jawa Timur dan Kota Batu.

Kepala Dinas PMD Prov. Jatim dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa DPMD Prov. Jatim menyampaikan bahwa kegiatan tersebut sebagai forum silaturahmi antara jajaran Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur dengan jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten/kota agar terbangun solidaritas dan sinergitas dalam mewujudkan kinerja bersama dan untuk mendapatkan gambaran kondisi pemerintahan desa di Jawa Timur serta sebagai sarana penyelarasan program dan kegiatan Bidang Bina Pemerintahan Desa di Provinsi Dan Kabupaten/Kota.

Sementara Ibu Dr. Paudah, M.Si Direktur Fasilitasi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri menegaskan bahwa Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa mendorong pembuatan kebijakan dalam kegiatan Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa sebagai tindakan adaptif terhadap kondisi pandemi Covid-19, dengan target kualitas tata kelola pemerintahan desa yang Profesional, Modern, Efektif dan Efisien.

Pada kesempatan berikutnya juga disampaikan kegiatan Bidang Bina Pemerintahan Desa DPMD Prov. Jatim oleh Kepala Seksi dari tiap Seksi sekaligus konsolidasi terkait kebutuhan data kegiatan, antara lain identifikasi kebutuhan materi pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, evaluasi terhadap input data Profil Desa dan Kelurahan, pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan dan Pengelolaan Keuangan Desa.