Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum wajib mengumumkan informasi serta merta.

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain :

1. Informasi tentang bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda benda angkasa.
2. Informasi tentang keadaan bencana non alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
3. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
4. Informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular.
5. Informasi tentang racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat, dan/atau
6. Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum merupakan kewenangan dari :

1. Dinas Kesehatan.
2. Dinas Sosial.
3. BPBD.
4. Bakesbangpol.
5. Dinas Pertanian.
6. BPOM.

Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya meliputi:

1. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan.
2. Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima ijin atau perjanjian kerja dari Badan Publik tersebut.
3. Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi.
4. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.
5. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang.
6. Pihak pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
7. Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi.
8. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Publik dan/atau pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan.