RAPAT IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2021

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa menyelenggarakan Webinar tentang “Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa” kepada empat Provinsi yakni Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan Bali. Provinsi Jawa Timur dijadwalkan pada sesi kedua mulai pukul 10.00 sampai dengan 11.00 WIB.

Rapat identifikasi tersebut dibuka oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dan dihadiri oleh Dinas PMD Provinsi/Kabupaten dan unsur Kecamatan di Jawa Timur.

Titik berat rapat identifikasi dimaksud adalah menginventarisir berbagai permasalahan terkait pemerintahan desa di Jawa Timur dan memberikan konfirmasi serta jawaban atas pertanyaan secara langsung oleh peserta webinar. Pada kesempatan tersebut Bapak Mohammad Rizal, SE,M.Si (Sesditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri) menyampaikan beberapa poin utama yakni mengenai arah dan kebijakan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa tahun 2021, diantaranya terkait Peningkatan Kompetensi Aparatur dan Kelembagaan Desa, Penataan Kelembagaan Desa dan Penataan Sistem Administrasi Desa yang memadai.

Kepala Dinas PMD Provinsi Jawa Timur, Ir Mohammad Yasin, M.Si dalam kesempatan tersebut menyampaikan beberapa permasalahan yang terjadi dan dialami oleh pemerintah desa. Adapun permasalahan tersebut antara lain : (1) terjadinya kasus pemberhentian perangkat desa secara sepihak oleh kepala desa terpilih, (2) ada beberapa desa yang masih kental dengan budaya paternalistik (ketokohan) di masyarakat desa, sehingga terjadi kendala saat dilakukannya pemilihan kepala desa yang baru, (3) untuk daerah rawan konflik agar Penjabat Kepala Desa dapat diisi dari TNI atau Polri sehingga dapat menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban di masyarakat sampai dengan terpilihnya kepala desa definitif dan terhindar dari ketidaknetralan dan tekanan politis antara calon kepala desa dan mantan kepala desa.