Profil Desa / Kelurahan

Penting Untuk Pembangunan Desa

Bapemas Provinsi Jawa Timur menyelenggarakan Pelatihan Teknis Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profi l Desa dan Kelurahan, Juli 2011, di Universitas Brawijaya Malang. Pelatihan diikuti 76 orang pejabat yang membidangi profil desa/kelurahan dan satu orang operator dari 38 Kabupaten/kota di Jawa Timur.

Pelatihan ini dimaksudkan untuk ketersediaan data dan informasi pendayagunaan potensi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan.

Sedangkan tujuan pelatihan ini adalah mempercepat implementasi penyusunan profil desa dan Kelurahan berbasis informasi teknologi (IT), yang relevan untuk dasar perencanaan pembangunan. Selain itu untuk meningkatkan ketersediaan data keluarga sebagai gambaran menyeluruh terhadap potensi dan perkembangan keluarga di masing-masing desa/kelurahan. Tujuan lain adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan yang berorientasi pada potensi sumber daya desa dan kelurahan.

Fasilitator berasal dari LMP Universitas Airlangga dan Bapemas Provinsi Jawa Timur. Materi meliputi kebijakan Pemerintah Prov. Jawa Timur dalam pendayagunaan profil desa/kelurahan, penjelasan teknis profil desa kelurahan, sosialisasi profil desa/kelurahan (dasar keluarga) dan implementasi aplikasi data dasar keluarga. Kepala Bapemas Provinsi Jawa Timur, Totok Soewarto, SH, M.Si, dalam sambutan pembukaan mengatakan, dengan adanya standarisasi sistem pendataan profil desa dan kelurahan diharapkan akan menjamin tersedianya data dan informasi mengenai desa dan kelurahan lebih valid, reliable dan accountable.

”Hal itu tidak akan maksimal implementasinya di lapangan apabila tidak didukung oleh suatu sistem pendataan yang baik, peningkatan kapasitas manusia sebagai aparat pengelola, sarana pendukung yang memadai serta komitmen pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerapkannya,” kata Totok Soewarto. Ditambahkan oleh Totok, karena Sistim Informasi Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan merupakan data yang digunakan untuk perencanaan pembangunan desa/kelurahan, maka peserta harus menyikapinya secara arif dengan memahami ketentuan-ketentuan tersebut dengan baik. Hal ini sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan dan merespon perubahan.(res)